Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV angka 3 huruf f

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

f. CDD oleh Pihak Ketiga 1) PJK IKNB dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. 2) Dalam hal PJK IKNB menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK IKNB wajib: a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha; dan b. mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat (beneficial owner). 3) Dalam hal PJK IKNB menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK IKNB tersebut. 4) Dalam hal PJK IKNB menggunakan CDD pihak ketiga: a. PJK IKNB wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD; b. PJK IKNB wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis; c. PJK IKNB wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PJK IKNB dalam rangka penerapan program APU dan PPT; d. PJK IKNB wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. PJK IKNB wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal. 5) PJK IKNB memastikan bahwa pihak ketiga berada dalam negara yang patuh terhadap standar FATF; dan 6) CDD oleh pihak ketiga tidak berlaku untuk hubungan keagenan atau outsourcing.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 3 huruf f SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 38

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH