Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
d. Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
1) PJK IKNB harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon nasabah dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.
2) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah verifikasi dilakukan dengan:
a) pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha;
b) melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan;
c) mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas;
d) mencocokan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan calon nasabah, kartu keluarga, atau kartu kredit;
e) meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
f) menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah;
g) melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain: i. menghubungi calon nasabah melalui telepon (rumah atau kantor); ii. menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat calon nasabah bekerja apabila pekerjaan calon nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi; iii. melakukan konfirmasi atas penghasilan calon nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; atau iv. melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi remote sensing terhadap calon nasabah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan;
h) memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain: i. daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; ii. daftar hitam nasional (DHN); atau iii. data lainnya yang dimiliki PJK IKNB, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rekening listrik; dan/atau
i) memastikan adanya kemungkinan hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
3) Verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face), sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik, dengan persyaratan sebagai berikut:
a) what you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
b) what you are, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah.
4) Proses verifikasi identitas calon nasabah dan pemilik manfaat (beneficial owner) harus diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah.
5) Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha.
6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5) yaitu:
a) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan. Untuk itu, calon nasabah dapat menyampaikan dokumen setelah melakukan hubungan usaha, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh PJK IKNB; dan/atau
b) apabila tingkat risiko calon nasabah perorangan tergolong rendah.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 3 huruf d SEOJK 37/SEOJK.05/2017
PDF naskah resmi, halaman 35