Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
c. Prosedur Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
1) Apabila calon nasabah mewakili pemilik manfaat (beneficial owner) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, PJK IKNB harus melakukan prosedur CDD terhadap pemilik manfaat (beneficial owner) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon nasabah.
2) Dalam hal pemilik manfaat (beneficial owner) tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut (Enhanced Due Dilligence/EDD).
3) Dalam melakukan identifikasi terhadap calon nasabah korporasi, PJK IKNB harus menetapkan pemilik manfaat (beneficial owner).
4) Bagi pemilik manfaat (beneficial owner) berupa lembaga negara atau instansi pemerintah, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, atau perusahaan publik atau emiten, tidak memiliki keharusan untuk menyampaikan dokumen dan/atau identitas pengendali akhir.
5) Pengecualian terhadap keharusan penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir pemilik manfaat (beneficial owner) harus didokumentasikan.
6) Apabila PJK IKNB meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat (beneficial owner), PJK IKNB harus menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah.
7) Terhadap calon nasabah atau pemilik manfaat (beneficial owner) yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, PJK IKNB harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh PJK IKNB untuk kepentingan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 3 huruf c SEOJK 37/SEOJK.05/2017
PDF naskah resmi, halaman 34