Romawi III
SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pengawasan Aktif Direksi Pengawasan aktif Direksi paling sedikit meliputi:
a. memastikan PJK IKNB memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: 1) latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis; 2) struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau penanggung jawab penerapan program APU dan PPT; 3) kebijakan dan prosedur penerapan progam APU dan PPT; 4) pengawasan atas penerapan program APU dan PPT; dan 5) rencana pengendalian internal atas hasil pengawasan;
c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
e. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT, termasuk memantau pelaksanaan tugas UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT;
f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, serta dapat diterapkan dalam berbagai situasi;
g. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala, termasuk menjadwalkan pelatihan;
h. bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
i. memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas Direksi; dan
j. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Direksi harus:
1) memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang melekat pada seluruh aktivitas operasional PJK IKNB sehingga Direksi mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko PJK IKNB;
2) memberikan arahan yang jelas atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
3) melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif khususnya risiko nasabah, risiko negara/area geografis/yurisdiksi, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (delivery channels).
2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:
a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengagendakan pembahasan program penerapan APU dan PPT dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
d. bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
e. memberikan persetujuan yang bersifat strategis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan kebijakan, pengawasan, dan prosedur yang sifatnya signifikan dan mendasar dalam penerapan program APU dan PPT; dan
f. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Dewan Komisaris harus:
1) memiliki pemahaman terkait risiko yang dihadapi PJK IKNB terutama risiko nasabah, risiko negara/area geografis/yurisdiksi, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (delivery channels); dan
2) memastikan struktur organisasi memadai untuk penerapan program APU dan PPT.
3. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT
a. Berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, PJK IKNB membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat dan di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat.
b. Dalam menjalankan tugasnya, UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko atau salah satu anggota Direksi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
c. Agar tugas UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat dilaksanakan dengan baik, PJK IKNB harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, serta dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait dengan memperhatikan ketentuan mengenai anti tipping off dan kerahasiaan informasi.
d. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT memenuhi kriteria:
1) independen terhadap kegiatan yang dimonitor;
2) mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi PJK IKNB terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
3) memiliki akses yang tepat dan tidak dibatasi untuk dokumen identifikasi nasabah, rekening terdaftar, catatan akuntansi lain, informasi terkait lainnya.
e. UKK paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana.
f. Dalam hal PJK IKNB menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat, maka pejabat penanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling rendah setingkat di bawah Direksi.
g. Dalam hal PJK IKNB menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, maka pejabat penanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling rendah setingkat dengan penyelia (supervisor).
h. Untuk kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, dengan kompleksitas usaha tinggi dan di dalamnya hanya terdapat unit kerja yang berhubungan dengan nasabah maka pejabat atau pegawai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat:
1) berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan program APU dan PPT di beberapa kantor cabang tertentu; atau
2) dirangkap oleh pegawai dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko. Rangkap jabatan diperkenankan dengan mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.
i. Untuk kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, dengan kompleksitas usaha rendah maka pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan PPT dapat dirangkap oleh pegawai yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pegawai tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
j. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat bagi PJK IKNB dibantu oleh kepala kantor dalam penerapan program APU dan PPT di kantor di luar kantor pusat.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III SEOJK 37/SEOJK.05/2017
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.