Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV angka 4

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

4. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha 1) PJK IKNB melakukan penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah dalam hal: a) calon nasabah atau nasabah tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi dokumen yang dipersyaratkan PJK IKNB; b) calon nasabah atau nasabah memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau informasi yang diragukan kebenarannya; c) sumber dana transaksi yang dimiliki calon nasabah atau nasabah diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau d) calon nasabah atau nasabah tercatat dalam daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris. 2) PJK IKNB wajib memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha. 3) Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian surat yang ditujukan kepada nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam database PJK IKNB atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya. 4) Dalam hal pemberitahuan tertulis telah dilakukan dan nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di PJK IKNB, maka penyelesaian terhadap sisa dana nasabah tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai Harta Peninggalan. 5) PJK IKNB harus mendokumentasikan calon nasabah atau nasabah yang terkena penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam daftar tersendiri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 4 SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 40

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH