Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 36793 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Penerapan Program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berbasis risiko (risk based approach) paling sedikit meliputi: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia serta pelatihan. 2. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Berbasis Risiko (Risk Based Approach) a. Program APU dan PPT

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II SEOJK 6/SEOJK.05/2021

  • Romawi II angka 1

    1. Penerapan Program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berbasis risiko (risk based approach) paling sedikit meliputi:

  • Romawi II angka 2

    2. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Berbasis Risiko (Risk Based Approach)

  • Romawi II angka 3

    3. Konsep Risiko

  • Romawi II angka 4

    4. Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (Risk based Approach)

  • Romawi II angka 5

    5. Langkah Pendekatan Berbasis Risiko (Risk based Approach)

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH