Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6. Gambaran Umum Pendanaan Terorisme
a. Setiap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk persenjataan (senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak), tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang, dana dan penyediaan kebutuhan lainnya untuk melakukan aksi terorisme. Dalam tindak pidana terorisme, uang atau dana diperuntukkan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan sebagai sasaran yang ingin dicari sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan dana baik secara sah seperti menjual barang dan/atau jasa, maupun dengan aksi kejahatan seperti perampokan, penipuan, hingga peretasan situs investasi dalam jaringan (online investment). Dana yang terkumpul dipergunakan untuk mendapatkan persenjataan, membeli bahan peledak, membangun jaringan atau perekrutan anggota, pelatihan perang, mobilisasi anggota dari atau ke suatu tempat demi terlaksananya aksi teror. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memuat definisi dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
b. TPPT adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pendanaan Terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari TPPU, namun demikian keduanya mengandung kesamaan yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
c. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan TPPT adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Untuk mencegah Penyelenggara digunakan sebagai sarana TPPT, maka Penyelenggara perlu menerapkan program APU dan PPT secara memadai.
d. Beberapa modus Pendanaan Terorisme antara lain:
1) perampokan atau pencurian, di mana pelaku TPPT berpendapat bahwa adalah halal mengambil harta orang atau pihak lain. Dalam kaitan tersebut, pelaku TPPT melakukan:
a) pencurian dana untuk Pendanaan Terorisme dengan cara melakukan pinjaman kepada Penyelenggara tanpa adanya niat untuk membayar pinjaman tersebut. Dalam hal ini, pelaku menganggap bahwa dana hasil pencurian dengan meminjam kepada Penyelenggara tersebut merupakan dana yang dapat digunakan untuk aksi terorisme; dan/atau
b) tindak pidana kejahatan seperti perampokan di mana dana hasil kejahatan perampokan tersebut digabungkan dengan dana yang diperoleh Penerima Pinjaman melalui Penyelenggara untuk selanjutnya digunakan mendanai pengelolaan jaringan teroris dan kegiatan teroris;
2) pelaku melakukan peretasan akun milik Nasabah yang terdaftar pada Penyelenggara untuk melakukan pinjaman dana melalui Penyelenggara yang dananya digunakan untuk kegiatan terorisme;
3) penyalahgunaan yayasan, di mana dana pinjaman yang diterima yayasan sebagai Penerima Pinjaman melalui Penyelenggara disalahgunakan untuk mendanai pengelolaan jaringan teroris dan kegiatan teroris;
4) penyamaran kegiatan usaha (barang/jasa) di mana Penerima Pinjaman pada saat melakukan pinjaman dana melalui Penyelenggara menyamarkan kegiatan usahanya seperti berdagang atau usaha jasa, namun dalam praktiknya dana pinjaman dimaksud digunakan untuk mendanai pengelolaan jaringan teroris dan kegiatan teroris;
5) peminjaman dana melalui beberapa Penyelenggara yang dimaksudkan untuk memperoleh dana pinjaman yang maksimal untuk digunakan mendanai pengelolaan jaringan teroris dan kegiatan teroris, serta dimaksudkan untuk memecah transaksi untuk menghindari pelaporan;
6) pendanaan dari individu atau lembaga baik di dalam maupun luar negeri yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung ke Pemberi Pinjaman untuk disalurkan ke Penerima Pinjaman yang terafiliasi dengan individu atau lembaga tersebut, di mana dana dimaksud digunakan untuk mendanai pengelolaan jaringan teroris dan kegiatan teroris;
7) penggunaan alamat bisnis oleh Penerima Pinjaman yang tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan dari Penerima Pinjaman, yang dimaksudkan agar dana pinjaman dapat disetujui dan diterima oleh Penerima Pinjaman dalam jumlah relatif besar, di mana dana yang diterima Penerima Pinjaman tersebut digunakan mendanai pengelolaan jaringan teroris dan kegiatan teroris. Contoh: ibu rumah tangga selaku Penerima Pinjaman yang beralamat di area bisnis menerima dana pinjaman yang nilainya relatif besar melalui Penyelenggara untuk selanjutnya digunakan mendanai pengelolaan jaringan teroris dan kegiatan teroris; dan
8) penggunaan pelajar/mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai Penerima Pinjaman melalui Penyelenggara antara lain untuk keperluan sekolah Penerima Pinjaman yang dilakukan secara rutin, di mana dana yang diterima oleh Pelajar tersebut digunakan untuk mendanai pengelolaan jaringan teroris dan kegiatan teroris.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi I angka 6 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 10
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH