Romawi I angka 5
SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
5. Gambaran Umum Pencucian Uang
a. Pada dasarnya proses Pencucian Uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
1) penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan;
2) pemisahan/pelapisan (layering), adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada pelaku jasa keuangan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber harta kekayaan tersebut; dan/atau
3) penggabungan (integration) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
b. Beberapa metode, teknis, skema, dan instrumen dalam Pencucian Uang, antara lain:
1) pemanfaatan korporasi atau penggunaan perusahaan boneka, di mana dana hasil tindak pidana disalurkan ke entitas/korporasi legal yang pada dasarnya merupakan perusahaan boneka untuk memfasilitasi aktivitasnya. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif dan bertujuan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan yang melakukan Pencucian Uang. Contoh: dana hasil kejahatan dilegalkan menjadi dana milik Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara;
2) structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah transaksi pinjaman dana hasil kejahatan dengan menggunakan transaksi dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi di sektor keuangan. Sebagai contoh: Pemberi Pinjaman memecah transaksi dana hasil kejahatan dalam beberapa kali transaksi dengan nilai transaksi yang relatif kecil ke Penerima Pinjaman;
3) smurfing, yaitu metode di mana transaksi dana hasil kejahatan dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu; Sebagai contoh: Pemberi Pinjaman melakukan penyetoran dana pinjaman pada lebih dari 1 (satu) Penerima Pinjaman untuk menghindari nilai dana pinjaman yang mencurigakan pada 1 (satu) Penerima Pinjaman;
4) mingling (penyatuan uang haram dalam bisnis legal), yaitu teknik dengan mencampurkan atau menggabungkan hasil tindak kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana hasil kejahatan. Sebagai contoh: dana hasil kejahatan digabungkan dengan dana Pemberi Pinjaman dan disampaikan ke Penerima Pinjaman untuk kegiatan usaha yang sah;
5) penggunaan jasa profesional, yaitu teknik dengan menggunakan jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, dan akuntan termasuk akuntan publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan untuk menutupi kegiatan Pencucian Uang. Contoh: Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman melakukan kerja sama dengan advokat, notaris, perencana keuangan atau akuntan (termasuk akuntan publik) untuk bersama-sama melakukan rekayasa atau manipulasi untuk menyamarkan dana hasil kejahatan dalam legal audit dan legal opinion, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi, proposal perencanaan keuangan, dan/atau laporan keuangan dari Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman;
6) penggunaan nama orang lain (nominee), anggota keluarga atau pihak ketiga, yaitu teknik yang digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan, baik di Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman;
7) pembelian aset berharga seperti perhiasan, logam mulia, dan/atau barang seni. Dalam kaitan ini, Penerima Pinjaman mengajukan pinjaman pada Penyelenggara untuk membeli perhiasan atau logam mulia, di mana saat melunasi pinjaman Penerima Pinjaman menggunakan dana hasil kejahatan;
8) penggunaan sektor nonkeuangan untuk melegalkan dana hasil kejahatan, di mana dana yang diperoleh Penerima Pinjaman digunakan untuk kegiatan sektor non keuangan seperti pertanian dan peternakan;
9) penggunaan perusahaan di negara-negara tax haven yang tidak memiliki bisnis nyata (paper company) seperti diklasifikasikan oleh organisasi internasional yang kompeten, termasuk negara-negara yang dikategorikan sebagai High-risk and other Monitored Jurisdictions oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), di mana dana hasil kejahatan ditransfer ke perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut menjadi sumber dana Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara;
10) penggunaan dana hasil pinjaman yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha Penerima Pinjaman yang jelas. Contoh: dana hasil kejahatan dari Pemberi Pinjaman diberikan kepada Penerima Pinjaman untuk membiayai kegiatan perdagangan umum, yang tidak jelas jenis komoditi yang diperdagangkan maupun mekanisme perdagangannya;
11) penggunaan identitas palsu di internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional), dengan melakukan peretasan (akses secara tidak sah ke perangkat/akun orang lain) terhadap e-mail, atau situs web, dan/atau membuat situs web yang seolah-olah asli padahal palsu (phishing) untuk tujuan mengaburkan identitas dan/atau membuat identitas palsu dalam rangka Pencucian Uang. Penggunaan identitas palsu dapat dilakukan dalam bentuk mencuri identitas orang lain atau menggabungkan identitas asli dengan identitas palsu sehingga menghasilkan identitas baru yang seolah-olah asli;
12) transfer internasional/penggunaan rekening bank asing, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan transfer dana hasil kejahatan antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset. Contoh: Pemberi Pinjaman menyimpan dana di bank asing di mana dana Pemberi Pinjaman berasal dari hasil kejahatan;
13) penggunaan dana hasil kejahatan terkait obat-obatan terlarang, di mana uang hasil penjualan obat-obatan terlarang menjadi dana pinjaman oleh Pemberi Pinjaman;
14) Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman merupakan pihak yang saling memiliki hubungan afiliasi/terafiliasi, di mana dana pinjaman berasal dari hasil kejahatan. Contoh: Penerima Pinjaman menerima dana pinjaman dari Pemberi Pinjaman di mana dana pinjaman berasal dari hasil kejahatan dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman memiliki hubungan afiliasi;
15) pada produk purchase order financing, pelaku kejahatan selaku Penerima Pinjaman menyusun proyek fiktif untuk dapat menerima pinjaman melalui Penyelenggara dan membayar pinjaman tersebut dengan dana dari hasil kejahatan; dan
16) penyetoran dana pinjaman pada Penyelenggara oleh Pemberi Pinjaman dilakukan oleh pihak selain Pemberi Pinjaman dimaksud dan penyetoran dana pinjaman menggunakan dana hasil kejahatan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi I angka 5 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.