SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
c. Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko1) Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu agar kegiatan usaha Penyelenggara tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa Penyelenggara memiliki tingkat risiko tinggi, Penyelenggara harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko tinggi) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi sebagaimana yang telah diidentifikasi.2) Mitigasi risiko dilakukan dalam penerapan 5 (lima) pilar penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara efektif dan memadai yang paling sedikit meliputi:a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;b) kebijakan dan prosedur;c) pengendalian intern;d) sistem informasi manajemen; dane) sumber daya manusia dan pelatihan.3) Penyelenggara harus menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan dengan bukti surat izin/sertifikasi sebagai penyedia Sistem Elektronik yang diperoleh dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.4) Pengendalian intern dan mitigasi risiko pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi didasarkan pada penerimaan risiko (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).5) Dalam semua situasi, kegiatan usaha Penyelenggara harus mempertimbangkan pengendalian intern yang akan berpengaruh dalam memitigasi keseluruhan risiko yang telah diidentifikasi.6) Dalam penilaian risiko, semua area berisiko tinggi yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko harus dimitigasi dengan pengendalian intern serta didokumentasikan dengan baik.7) Untuk semua Nasabah dan hubungan usaha, Penyelenggara harus:a) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha; danb) mendokumentasikan informasi terkait dan langkah yang telah dilakukan.8) Untuk Nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi, Penyelenggara harus:a) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha tersebut; danb) mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan pengkinian data.9) Dengan adanya kegiatan mitigasi risiko, Penyelenggara dapat:a) melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);b) menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan pada setiap tingkatan hubungan usaha Penyelenggara (bagi Nasabah berisiko rendah dilakukan secara periodik dan bagi Nasabah berisiko tinggi dilakukan lebih sering dibandingkan Nasabah berisiko rendah);c) melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi. Strategi mitigasi risiko ini harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur; dand) menerapkan prosedur pengendalian intern secara konsisten.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf c SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.