Romawi II angka 5 huruf b

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

b. Menetapkan Toleransi Risiko 1) Toleransi risiko (risk tolerance) merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum dapat ditoleransi atau dilaksanakan dan ditetapkan oleh Penyelenggara, di mana risiko ini paling sedikit mencakup pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK APU dan PPT serta peraturan pelaksanaannya. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite). Sementara risk appetite adalah risiko yang ingin diambil oleh Penyelenggara, baik dalam bentuk risk taker maupun non risk taker. 2) Toleransi risiko adalah komponen penting dari manajemen risiko yang efektif. 3) Penyelenggara harus menetapkan toleransi risiko sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko. 4) Pada saat mempertimbangkan ancaman, konsep toleransi risiko akan memampukan Penyelenggara untuk menentukan tingkat ancaman risiko yang dapat ditoleransi oleh Penyelenggara. 5) Dalam menetapkan toleransi risiko, Penyelenggara perlu mempertimbangkan kategori risiko di bawah ini yang dapat memengaruhi Penyelenggara, antara lain: a) risiko kepatuhan (compliance risk); b) risiko reputasi (reputational risk); c) risiko hukum (legal risk); d) risiko operasional (operational risk); dan e) risiko fraud (fraud risk).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 huruf b SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 26

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH