Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
3. Konsep Risiko
a. Definisi Risiko Risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan (likelihood) suatu kejadian dan dampak. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, risiko diartikan:
1) pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional; dan
2) pada tingkat Penyelenggara adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan Penyelenggara pada risiko di mana Penyelenggara digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
Ancaman dapat berupa pihak atau obyek yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, ancaman dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok teroris. Kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang telah teridentifikasi. Dalam konteks TPPU dan TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kerentanan dapat diartikan pengendalian intern yang lemah dari Penyelenggara ataupun penawaran produk/ jasa/transaksi yang berisiko tinggi. Dampak mengacu pada tingkat kerusakan dan kerugian yang serius yang timbul jika terjadi TPPU dan TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
b. Manajemen Risiko Manajemen risiko adalah proses yang secara luas digunakan pada sektor publik dan sektor privat untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan Pencucian Uang, dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, penilaian atas kedua risiko tersebut, dan pengembangan metode untuk mengelola dan mitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Dalam menerapkan manajemen risiko atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penyelenggara dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan karakteristik Penyelenggara dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
c. Risiko Bawaan (Inherent Risk) dan Risiko Residu (Residual Risk) Dalam melakukan penilaian risiko, penting untuk membedakan antara risiko bawaan (inherent risk) dan risiko residu (residual risk). Risiko bawaan (inherent risk) adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum penerapan tindakan pengendalian. Risiko bawaan (inherent risk) ini terkait dengan kegiatan usaha dan Nasabah Penyelenggara. Pada sisi lain, risiko residu (residual risk) adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian.
d. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk based Approach) Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, pendekatan berbasis risiko (risk based approach) adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut:
1) penilaian risiko yang mencakup 4 (empat) faktor risiko, yaitu:
a) Nasabah;
b) negara/area geografis/yurisdiksi;
c) produk/jasa/transaksi; dan
d) jaringan distribusi (delivery channels);
2) Penyelenggara harus mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan termasuk risiko penggunaan Teknologi Informasi;
3) Penyelenggara harus mengelola dan memitigasi risiko melalui pelaksanaan pengendalian intern dan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi, serta melakukan pemantauan transaksi dan hubungan bisnis sesuai dengan tingkat risiko yang telah dinilai;
4) dalam melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penyelenggara harus memahami bahwa kegiatan tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan produk baru atau ancaman baru yang masuk dalam kegiatan usaha Penyelenggara;
5) Penyelenggara harus melakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan Penyelenggara; dan
6) Penyelenggara harus melakukan pembaruan Teknologi Informasi serta Sistem Elektronik yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pembaruan Teknologi Informasi serta Sistem Elektronik mencakup standar minimum sistem Teknologi Informasi, pengelolaan risiko Teknologi Informasi, pengamanan Teknologi Informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem Teknologi Informasi, sebagai contoh adalah penerapan ISO 27001 dalam pembaharuan TI dan sistem elektronik.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 3 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 14
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH