SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
8) Risiko Jaringan Distribusi (Delivery Channels) Jaringan distribusi (delivery channels) merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk/jasa/transaksi, atau media yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi. Jaringan distribusi (delivery channels) harus dipertimbangkan sebagai risiko transaksi. Salah satu ciri khas bisnis Penyelenggara adalah proses jaringan distribusi (delivery channels) yang dilakukan tanpa pertemuan langsung (non face to face), sebagai contoh penggunaan aplikasi pada telepon genggam (mobile apps) dan website, serta dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu, dan dari manapun. Dengan kekhasan yang dimiliki sangat mungkin Penyelenggara digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi. Meskipun beberapa jaringan distribusi (delivery channels) dengan menggunakan aplikasi telepon genggam ataupun website di internet sudah lumrah, hal tersebut tetap perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari faktor yang dapat menyebabkan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal menjadi lebih tinggi. Beberapa indikator yang dapat menyebabkan jaringan distribusi (delivery channels) berisiko tinggi, antara lain:a) aplikasi online yang digunakan dalam jaringan distribusi tidak tersertifikasi untuk mendapatkan alih kelola sistem Teknologi Informasi; danb) penggunaan pihak lain dalam melakukan penyaluran dan/atau pembayaran pinjaman misalnya penggunaan agen lapangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 8 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.