Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 5 huruf a angka 5

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

5) Risiko Nasabah yang terkait dengan kekhasan bisnis proses Penyelenggara meningkat apabila: a) pengumpulan data pribadi hingga transaksi Nasabah dilakukan secara elektronik; b) pemberian dana dari Pemberi Pinjaman (lender) yang memiliki nilai nominal yang sangat besar; c) intensitas pinjaman dana oleh Penerima Pinjaman (borrower) melewati batas kewajaran termasuk yang berada di luar kebijakan yang normal/wajar atau yang berada di luar jadwal pembayaran normal; d) intensitas pemberian dana oleh Pemberi Pinjaman (lender) melewati batas kewajaran termasuk yang berada di luar kebijakan yang normal/wajar atau yang berada di luar jadwal pembayaran normal; e) penerimaan dana dari Pemberi Pinjaman (lender) yang bertindak untuk Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); f) peminjaman dana oleh Penerima Pinjaman (borrower) yang bertindak untuk Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); g) Nasabah yang mencari atau menerima produk/jasa/transaksi Penyelenggara yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak menguntungkan Nasabah tersebut; h) Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi; i) Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif; j) Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) mengaburkan atau tidak menyampaikan identitas yang sebenarnya; k) gatekeeper seperti akuntan, pengacara atau profesi lainnya yang bertindak mewakili Nasabah sehubungan dengan rekening/kontrak pada Penyelenggara; l) Nasabah yang termasuk dalam kategori PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP; m) Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman berbentuk korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), pemilik akhir (ultimate owner), atau pengendali akhir (ultimate controller) dari korporasi; n) Nasabah merupakan organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi; o) institutional lender merupakan lembaga jasa keuangan yang diawasi otoritas/lembaga pengatur dan pengawas lain seperti koperasi atau badan hukum di luar lembaga jasa keuangan yang tidak menerapkan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara efektif; p) institutional lender yang berasal dari lembaga non jasa keuangan yang pengurusnya merupakan Nasabah berisiko tinggi atau PEP atau terafiliasi dengan PEP; dan/atau q) risiko penggunaan identitas palsu, dalam bentuk pemalsuan identitas yaitu impersonation identities (menirukan identitas) dan synthetic identities (menggabungkan identitas asli dan palsu). Impersonation dilakukan dengan cara orang tersebut mencuri identitas orang lain. Sedangkan synthetic identities menggunakan pemalsuan identitas dengan cara menggabungkan identitas asli dengan identitas palsu sehingga menghasilkan identitas baru yang seolah-olah asli.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 5 SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 18

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH