Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi Dalam melakukan penilaian risiko, Penyelenggara harus mengidentifikasi unsur risiko tinggi terkait dengan lokasi geografis, baik lokasi geografis Penyelenggara maupun lokasi geografis Nasabah, atau lokasi tempat terjadinya hubungan usaha, dan dampaknya pada keseluruhan risiko. Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terkait negara/area geografis/yurisdiksi meningkat apabila:
a) dana Pemberi Pinjaman (lender) diterima dari negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi;
b) Pemberi Pinjaman (lender) memiliki hubungan afiliasi dengan orang perseorangan dan/atau korporasi dari negara atau yurisdiksi berisiko tinggi;
c) Penerima Pinjaman (borrower) memiliki hubungan afiliasi dengan orang perseorangan dan/atau korporasi dari negara atau yurisdiksi berisiko tinggi;
d) dana Pemberi Pinjaman (lender) diterima dari wilayah yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi;
e) Penerima Pinjaman (borrower) berdomisili di wilayah yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi;
f) dana Pemberi Pinjaman (lender) diterima dari wilayah di daerah perbatasan antar negara;
g) Penerima Pinjaman (borrower) berdomisili di wilayah daerah perbatasan antar negara; dan/atau
h) Penerima Pinjaman (borrower) dan/atau Pemberi Pinjaman (lender) tidak diketahui wilayah domisili aslinya (menggunakan IP address palsu).
Risiko yang terkait dengan domisili, kewarganegaraan, atau transaksi harus dinilai sebagai bagian dari risiko bawaan (inherent risk) dari Nasabah Penyelenggara. Indikator yang menentukan suatu negara/area geografis/yurisdiksi berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain:
a) yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) on Money Laundering, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;
b) negara yang diidentifikasi tidak kooperatif atau suaka pajak (tax haven) oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
c) negara yang memiliki tingkat tata kelola (good governance) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
d) negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Index;
e) negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
f) negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, oleh misalnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB); dan
g) negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di negaranya.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 6 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 20
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH