Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I

PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 16362 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya. 2. Sistem Informasi Pengadilan yang selanju

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I PERMA 7/2022

  • Pasal I (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negar…

  • Pasal I angka 1

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 2

    2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 3

    3. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 4

    4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 5

    5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 6

    6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 7

    7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 8

    8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 9

    9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 10

    10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 11

    11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 12

    12. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 13

    13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 14

    14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 15

    15. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28G, sehingga ber…

  • Pasal I angka 16

    16. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH