Pasal I angka 12 (Pasal 23)

PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan Persidangan secara Elektronik. (3) Dihapus.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 12 (Pasal 23) PERMA 7/2022

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH