PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.(2) Dalam ha! Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.(3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.(4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/ .pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.