Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 15 (Pasal 28A)

PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP. (2) Dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding. (3) Akta permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah ke SIP.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 15 (Pasal 28A) PERMA 7/2022

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH