Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
15. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28G, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III A UPAYAHUKUM
Upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP.
Dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding.
Akta permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah ke SIP.
Pembayaran panjar biaya banding dilakukan secara elektronik atau dilakukan melalui sarana transaksi keuangan lainnya ke rekening Pengadilan.
Pemberitahuan permohonan banding, peng1nman dan penyerahan memori banding, pengiriman dan penyerahan kontra memon banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding/terbanding dilakukan secara elektronik pada SIP, sedangkan bagi pembanding/terbanding yang tidak memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) clan ayat (4).
Semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP.
Pemeriksaan berkas perkara (inzage) dilakukan secara elektronik melalui SIP.
Pemeriksaan berkas perkara (inzage) bagi pembanding/terbanding yang sejak awal tidak menyetuJUl sidang secara elektronik dilakukan melalui Meja e-Court.
Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke Pengadilan tingkat banding.
Setelah pengiriman berkas perkara, penerimaan memori banding dan/atau kontra memori banding tidak dapat lagi dilakukan secara elektronik.
Kepaniteraan Pengadilan tingkat banding meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik pada SIP.
Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lengkap diberikan pemberitahuan melalui SIP kepada Pengadilan pengaju untuk dilengkapi.
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Pengadilan pengaju melengkapi kekurangan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SIP.
Dalam ha! Pengadilan pengaju tidak dapat melengkapi kekurangan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena gangguan teknis, dikirimkan secara manual atau sarana elektronik lainnya.
Penomoran, penetapan penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Sidang dilakukan melalui SIP.
Majelis Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Hari sidang, memeriksa dan menyidangkan perkara melalui SIP.
(1) Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik.
(2) Putusan ditandatangani dengan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
(3) Panitera mencocokkan naskah putusan yang diunggah oleh Ketua Majelis Hakim ke dalam SIP dengan putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
(4) Panitera menandatangani salinan putusan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
(5) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikirim secara elektronik ke Pengadilan pengaju.
(6) Pengadilan pengaju menyampaikan/ memberitahukan salinan putusan kepada para pihak melalui SIP dan untuk pihak pembanding/terbanding yang tidak memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
(7) Dalam hal para pihak meminta salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada Pengadilan pengaJu.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal I angka 15 PERMA 7/2022
PDF naskah resmi, halaman 10
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.
Status di JDIH