PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.(2) Persidangan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.(4) Dalarn hal Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara ~lektronik.(5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalarn perkara tata usaha negara dan perkara Keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan U saha.(6) Dalarn hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.(7) Dalarn hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.(8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.
Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.