Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 8

PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a. Penggugat; b. Tergugat yang Domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan; c. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau d. para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 8 PERMA 7/2022

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH