Pasal I angka 6 (Pasal 12)

PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik. (2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut: a. mengunggah dokumen permohonan; dan b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi. (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 6 (Pasal 12) PERMA 7/2022

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH