Pasal I angka 6

PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik. (2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut: a. mengunggah dokumen permohonan; dan b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi. (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 6 PERMA 7/2022

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH