Pasal I angka 5 (Pasal 5)

PERMA 7/2022 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. (2) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keanggotaan advokat; dan c. berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi. (3) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku; c. sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus; dan d. surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku. (4) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain terdiri atas: a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota dan surat kuasa/ surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha; atau b. kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perseorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil sebagai kuasa perseorangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 5 (Pasal 5) PERMA 7/2022

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II PERMA 7/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11-10-2022; gambar hlm. 12–13). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 10-10-2022, diundangkan dan berlaku 11-10-2022, BN 2022/1039, mengubah PERMA 1/2019.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH