Romawi I
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Satuan ringkas dari 12253 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi I SEOJK 16/SEOJK.07/2025
- Romawi I angka 1
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
- Romawi I angka 2
2. Pedagang sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media TPPU, TPPT, dan PPSPM, Pedagang dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang mer…
- Romawi I angka 3
3. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multichannel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan te…
- Romawi I angka 4
4. Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko sesuai dengan…
- Romawi I angka 5
5. Pada dasarnya proses TPPU dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
- Romawi I angka 6
6. Beberapa modus dan tipologi TPPU yang mungkin terjadi melalui sarana Pedagang antara lain:
- Romawi I angka 7
7. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, tujuan TPPT adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan ya…
- Romawi I angka 8
8. Pada dasarnya proses TPPT dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
- Romawi I angka 9
9. Beberapa modus dan tipologi TPPT yang mungkin terjadi melalui sarana Pedagang, antara lain:
- Romawi I angka 10
10. PPSPM memiliki titik kritikal di mana kejahatan tidak hanya terbatas pada proses pembuatan suatu senjata pemusnah massal seperti nuklir, tetapi juga mencak…
Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.