Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS · BAB IV Bagian Ketiga — Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 26

UU 21/2008 — PERBANKAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 15 angka 18 (Pasal 26 UU 21/2008).

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21A dan/atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (3) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dengan membentuk peraturan untuk mengatur kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan oleh otoritas terkait dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (5) Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), otoritas terkait dapat membentuk komite perbankan syariah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan masing-masing otoritas.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 26 UU 21/2008

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 70 (PDF hlm. 35)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.