Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS · BAB IV Bagian Ketiga — Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 25

UU 21/2008 — PERBANKAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 15 angka 17 (Pasal 25 UU 21/2008).

BPR Syariah dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menerima Simpanan berupa Giro; c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; d. melakukan kegiatan usaha Perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf a; e. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf c; f. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan g. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21A.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 UU 21/2008

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 70 (PDF hlm. 35)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.