Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi I

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 20597 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: a. Penyedia Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. b. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indon

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi I SEOJK 6/SEOJK.05/2021

  • Romawi I angka 1

    1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

  • Romawi I angka 2

    2. Penyelenggara sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusn…

  • Romawi I angka 3

    3. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi-channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan T…

  • Romawi I angka 4

    4. Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang di…

  • Romawi I angka 5

    5. Gambaran Umum Pencucian Uang

  • Romawi I angka 6

    6. Gambaran Umum Pendanaan Terorisme

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 1

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH