Romawi I angka 2

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

2. Penyelenggara sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penyelenggara dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil TPPU atau TPPT ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku Pencucian Uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku Pendanaan Terorisme atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme atau mendanai pengembangan senjata pemusnah massal.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi I angka 2 SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH