BAB XXIII — PENEGAKAN KEPATUHAN · BAB XXIII Bagian Kedua — Rencana Pemenuhan
Pasal 109
POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.(2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau modal kerja, atau rencana penggabungan usaha dan/atau badan usaha.(3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.(4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana pemenuhan diterima.(5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, namun rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan.(6) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana pemenuhan dari Otoritas Jasa Keuangan.(7) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).(8) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.(9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.(10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat melaksanakan rencana pemenuhan.(11) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 109 POJK 10/POJK.05/2019
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.