BAB XXIII — PENEGAKAN KEPATUHAN · BAB XXIII Bagian Kedua — Rencana Pemenuhan
Pasal 108
POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 62, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 95 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.(2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;b. pembatasan penerimaan pendanaan baru;c. penerimaaan pendanaan subordinasi;d. pengalihan sebagian atau seluruh aset;e. pembatasan pembagian laba;f. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;g. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;h. penambahan Modal Disetor atau modal kerja;i. penggabungan badan usaha; dan/atauj. tindakan lain.(4) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.(5) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf i dibatasi paling lama 2 (dua) tahun.(6) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 108 POJK 10/POJK.05/2019
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.