Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXIV — SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; c. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; d. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan/atau e. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. melakukan penurunan hasil penilaian tingkat risiko; c. melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau d. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya. (4) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan. (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa: a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. (7) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak: a. tanggal surat sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. tanggal surat sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. (8) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. (9) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melakukan kegiatan usaha. (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa: a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. (11) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa: a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa: a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa: a. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; b. pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; c. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan/atau d. pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, kepada masyarakat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 110 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.