Ringkasan
Putusan yang menghukum lawan membayar tidak otomatis membuat uang Anda kembali. Bila lawan tidak membayar secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Anda mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Pengadilan kemudian menegur lawan dengan tenggat paling lama 8 hari, menyita asetnya bila teguran tidak dipenuhi, lalu menjual aset sitaan melalui lelang untuk membayar jumlah dalam putusan.
Eksekusi hanya efektif bila lawan memiliki aset yang dapat disita dan keberadaannya diketahui. Karena itu, informasi tentang aset lawan sama pentingnya dengan putusan itu sendiri. Panduan ini menjelaskan setiap tahap, perkiraan waktunya, hambatan yang sering muncul, dan dokumen yang perlu disiapkan.
Kapan panduan ini relevan
Panduan ini ditujukan bagi perusahaan yang sudah memperoleh putusan pengadilan negeri yang menghukum mitra bisnisnya membayar sejumlah uang, tetapi putusan itu tidak dilaksanakan. Contohnya:
- putusan gugatan wanprestasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena tidak ada banding atau kasasi, atau karena upaya hukumnya sudah diputus;
- putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan, atau putusan keberatannya sudah diucapkan;
- akta perdamaian yang dibuat di pengadilan, yang kekuatannya sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap.
Syarat dasarnya: amar putusan harus menghukum lawan melakukan sesuatu, misalnya membayar. Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum, misalnya menyatakan lawan wanprestasi tanpa menghukumnya membayar, tidak dapat dieksekusi.
Panduan ini tidak cukup, dan Anda perlu nasihat khusus, bila:
- Putusan berasal dari arbitrase. Putusan arbitrase dilaksanakan melalui pendaftaran dan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dengan tata caranya sendiri.
- Tagihan dijamin hak tanggungan, fidusia, atau jaminan kebendaan lain. Eksekusi jaminan memiliki jalurnya sendiri.
- Anda memegang grosse akta pengakuan utang. Eksekusinya dapat dimohonkan tanpa gugatan.
- Putusan menghukum lawan menyerahkan atau mengosongkan tanah atau bangunan. Ini eksekusi riil. Setelah teguran, juru sita melaksanakan pengosongan atau penyerahan objek, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan. Lihat layanan Pertanahan dan aset.
- Sengketa termasuk ekonomi syariah. Sengketa ini diadili dan dieksekusi oleh pengadilan agama. Tahapannya serupa, tetapi melalui pengadilan tersebut.
- Lawan adalah instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD. Penyitaan atas barang milik negara atau daerah dibatasi undang-undang.
Langkah demi langkah
Eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Anda atau kuasa hukum Anda mengajukan permohonan dan membayar panjar biaya. Juru sita pengadilan yang melaksanakannya.
Pastikan putusan berkekuatan hukum tetap dan minta pelaksanaan sukarela
- Minta keterangan dari kepaniteraan bahwa putusan sudah berkekuatan hukum tetap, beserta salinan resmi putusan.
- Kirim surat kepada lawan yang meminta pembayaran sesuai amar putusan dalam tenggat tertentu. Surat ini tidak wajib, tetapi sering mendorong pembayaran.
- Bila lawan menawarkan cicilan, tuangkan dalam kesepakatan tertulis yang merujuk pada putusan.
Permohonan eksekusi
Ajukan permohonan tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Lampirkan salinan putusan, keterangan berkekuatan hukum tetap, dan rincian jumlah yang harus dibayar. Bila Anda mengetahui aset lawan, sebutkan dalam permohonan. Pengadilan menaksir panjar biaya eksekusi yang dibayar pemohon.
Teguran (aanmaning)
Ketua pengadilan memanggil lawan dan menegurnya agar memenuhi putusan dalam tenggat paling lama 8 hari. Pada tahap ini lawan sering menawarkan pembayaran atau jadwal cicilan. Tawaran itu sebaiknya dituangkan secara tertulis.
Untuk putusan gugatan sederhana berlaku batas waktu khusus. Ketua pengadilan menetapkan teguran paling lambat 7 hari kerja setelah menerima permohonan, dan teguran dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan itu. Batas waktu ini dapat disimpangi bila kondisi geografis tidak memungkinkan.
Sita eksekusi
Bila tenggat teguran lewat tanpa pembayaran, atau lawan tidak datang meskipun sudah dipanggil secara patut, ketua pengadilan memerintahkan penyitaan. Penyitaan dilakukan atas barang bergerak lebih dulu, lalu atas barang tidak bergerak bila barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi. Juru sita melaksanakan sita di lokasi aset, disaksikan dua orang saksi, dan membuat berita acara.
- Bila sita jaminan sudah diletakkan selama gugatan dan dinyatakan sah dalam putusan, sita itu beralih menjadi sita eksekusi tanpa perlu disita ulang.
- Sita atas tanah dan bangunan didaftarkan di kantor pertanahan. Sejak itu, lawan dilarang mengalihkan, membebani, atau menyewakan aset tersebut.
- Bila aset berada di wilayah pengadilan lain, pengadilan yang memutus meminta bantuan pengadilan negeri di tempat aset berada.
Lelang
Aset sitaan dijual melalui lelang yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permohonan pengadilan. Sebelum lelang, ditetapkan nilai limit, yaitu harga minimum objek, dan lelang diumumkan kepada publik. Lelang kini umumnya dilaksanakan secara elektronik. Bila tidak ada penawaran, lelang dapat diulang.
Penyerahan hasil
Dari hasil lelang, Anda menerima pembayaran sejumlah yang ditetapkan dalam putusan. Sisa hasil lelang, bila ada, dikembalikan kepada lawan. Bila hasil lelang tidak mencukupi, Anda dapat memohon penyitaan atas aset lain yang diketahui.
Hambatan yang sering muncul
Keterlambatan eksekusi umumnya bersumber dari lima hal berikut.
- Aset tidak ditemukan atau tidak mencukupi. Dalam praktik, pemohon yang perlu menunjukkan aset lawan yang dapat disita. Tanpa aset, putusan tidak dapat dilaksanakan secara paksa.
- Perlawanan dari lawan. Lawan dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi. Perlawanan diperiksa sebagai perkara tersendiri, tetapi pada dasarnya tidak menghentikan eksekusi kecuali ketua pengadilan memerintahkan penangguhan.
- Perlawanan dari pihak ketiga. Pihak lain yang mengaku sebagai pemilik aset yang disita dapat mengajukan perlawanan. Bila terbukti, aset itu dikeluarkan dari sita.
- Aset sudah dijaminkan kepada kreditor lain. Pemegang hak tanggungan atau fidusia didahulukan atas hasil penjualan aset itu, sehingga bagian yang tersisa untuk Anda bisa kecil.
- Lawan dalam PKPU atau dinyatakan pailit. Selama PKPU berlangsung, tindakan eksekusi yang sudah dimulai ditangguhkan. Bila lawan dinyatakan pailit, eksekusi dihentikan dan sita yang sudah diletakkan menjadi hapus. Tagihan Anda kemudian diajukan kepada kurator bersama kreditor lain.
Mengetahui aset lawan secara sah
Data aset yang akurat menentukan berhasil tidaknya eksekusi. Mulailah dari informasi yang sudah Anda miliki:
- dokumen transaksi dan korespondensi, misalnya alamat kantor, gudang, atau pabrik mitra;
- data badan hukum mitra yang tersedia melalui layanan resmi, misalnya alamat terdaftar dan susunan pengurus;
- informasi yang Anda ketahui langsung, misalnya lokasi kendaraan operasional, mesin, atau persediaan barang;
- sita jaminan yang dimohonkan sejak gugatan, yang mengamankan aset sebelum putusan.
Jangan memperoleh data pribadi pengurus, penjamin, atau pihak lain dengan cara melawan hukum, dan jangan memakai jasa pihak yang melakukannya. Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara melawan hukum dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Perkiraan waktu dan biaya
Rentang di bawah ini adalah perkiraan berdasarkan praktik umum, bukan jaminan. Waktu sebenarnya dipengaruhi beban perkara di pengadilan, lokasi dan jenis aset, ada tidaknya perlawanan, serta minat pembeli lelang.
| Tahap | Perkiraan waktu | Catatan |
|---|---|---|
| Permohonan sampai teguran | 2–6 minggu | Gugatan sederhana: penetapan paling lambat 7 hari kerja, pelaksanaan paling lambat 7 hari kerja setelahnya |
| Tenggat teguran | Paling lama 8 hari | Ditetapkan ketua pengadilan |
| Teguran sampai sita eksekusi | 1–3 bulan | Lebih cepat bila aset sudah diketahui atau sudah ada sita jaminan |
| Sita sampai lelang | 3–12 bulan | Termasuk penetapan nilai limit dan pengumuman; lelang dapat diulang |
| Keseluruhan, tanpa perlawanan | Sekitar 6–18 bulan | Termasuk penyerahan hasil lelang |
| Perlawanan dari lawan atau pihak ketiga | Tidak dapat dipastikan | Diperiksa sebagai perkara tersendiri |
Biaya yang perlu diperhitungkan:
- panjar biaya eksekusi, yang ditetapkan pengadilan; besarnya berbeda antarpengadilan dan bergantung pada jenis, jumlah, dan lokasi aset;
- biaya penilaian objek lelang, bila diperlukan;
- bea lelang dan biaya pengumuman lelang, sesuai ketentuan yang berlaku;
- honorarium advokat, sesuai perjanjian jasa hukum.
Kami menyampaikan perkiraan biaya untuk perkara Anda secara tertulis sebelum permohonan diajukan. Cara honorarium ditetapkan dijelaskan di halaman Cara Kami Bekerja.
Daftar periksa dokumen untuk konsultasi
Siapkan salinannya, dan simpan dokumen asli di tempat aman. Mohon belum mengirim dokumen perkara kepada kami sebelum kami mengonfirmasi tidak ada benturan kepentingan.
Inti, sebaiknya ada:
Pendukung, bila ada:
Centang hanya membantu Anda memeriksa kesiapan di layar ini. Tidak ada data yang dikirim atau disimpan.
Kesalahan umum yang perlu dihindari
- Menunda permohonan eksekusi. Setiap bulan setelah putusan memberi kesempatan bagi lawan untuk mengalihkan atau membebani asetnya.
- Mengambil atau menahan barang lawan sendiri. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah pengadilan. Mengambil barang tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan gugatan dan laporan pidana terhadap Anda.
- Mempermalukan lawan di depan umum atau di media sosial. Tekanan seperti ini tidak mempercepat eksekusi dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, termasuk berdasarkan UU ITE.
- Menerima cicilan setelah putusan tanpa kesepakatan tertulis. Tanpa dokumen, sisa utang dan akibat bila cicilan berhenti menjadi tidak jelas.
- Mengajukan permohonan tanpa informasi aset. Permohonan tanpa objek sita yang jelas sulit ditindaklanjuti dan memperpanjang proses.
- Mengabaikan status aset. Aset yang sudah dijaminkan, sudah disita pihak lain, atau ternyata milik pihak ketiga dapat menghasilkan jauh lebih sedikit dari yang diharapkan.
Kapan sebaiknya menghubungi advokat
Pertimbangkan untuk segera berkonsultasi dengan advokat bila:
- lawan tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan Anda belum mengetahui asetnya;
- ada tanda lawan mengalihkan aset, mengganti pengurus, atau menutup kantor;
- aset lawan berada di luar kota atau di wilayah pengadilan lain;
- lawan atau pihak ketiga mengajukan perlawanan;
- lawan sedang dimohonkan PKPU atau pailit;
- lawan adalah instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD.
Kami dapat membantu memetakan aset lawan melalui sumber yang sah. Konsultasi awal di SPP & Partners berlangsung 30 menit tanpa biaya, daring atau di kantor kami, dan kami lebih dulu memeriksa benturan kepentingan. Alur selengkapnya ada di halaman Cara Kami Bekerja. Bila perkara Anda belum sampai putusan, lihat Panduan 1: Mitra bisnis tidak membayar.
Dasar hukum
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 130, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 200, Pasal 207, dan Pasal 208, serta ketentuan padanannya dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 huruf i
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 50
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 242 ayat (1), sebagaimana dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019: Pasal 1 angka 4 dan Pasal 31
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Penafian. Panduan ini berisi informasi hukum umum, bukan nasihat hukum, dan tidak menimbulkan hubungan advokat dan klien. Setiap perkara memiliki fakta dan dokumen yang berbeda. Ketentuan yang dirujuk berlaku per tanggal pembaruan di atas dan dapat berubah. Untuk penilaian atas situasi Anda, hubungi advokat.