Ringkasan
Bila mitra bisnis tidak membayar tagihan yang sudah jatuh tempo, langkah yang umum ditempuh adalah penagihan internal, somasi, negosiasi menuju kesepakatan tertulis, lalu gugatan bila semua upaya itu tidak berhasil. Untuk tagihan dengan nilai materiil paling banyak Rp500 juta dan bukti tertulis yang lengkap, gugatan sederhana dapat menjadi pilihan karena menurut ketentuannya diselesaikan paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Di atas nilai itu, atau bila pembuktiannya tidak sederhana, jalurnya adalah gugatan wanprestasi biasa. Panduan ini menjelaskan setiap langkah, perkiraan waktunya, dokumen yang perlu disiapkan, dan kesalahan yang sering melemahkan posisi penagih.
Kapan panduan ini relevan
Panduan ini ditujukan bagi perusahaan yang memiliki tagihan kepada mitra bisnis, yaitu badan usaha lain, atas barang atau jasa yang sudah diserahkan, dan tagihan itu sudah lewat jatuh tempo tanpa pembayaran. Contohnya:
- invoice pemasok yang tidak dibayar setelah barang diterima;
- termin pekerjaan yang tidak dibayar setelah berita acara serah terima ditandatangani;
- cicilan atas kesepakatan pembayaran yang berhenti di tengah jalan.
Panduan ini tidak cukup, dan Anda perlu nasihat khusus, bila:
- Kontrak memuat klausul arbitrase. Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase, sehingga jalurnya adalah arbitrase, bukan gugatan di pengadilan negeri.
- Tagihan dijamin hak tanggungan, fidusia, atau jaminan kebendaan lain. Eksekusi jaminan memiliki jalurnya sendiri.
- Pihak lawan adalah bank, perusahaan asuransi, atau lembaga jasa keuangan tertentu. Permohonan pailit atau PKPU terhadap lembaga semacam ini tunduk pada ketentuan khusus.
- Sengketa menyangkut hak atas tanah. Jalur gugatan sederhana tidak tersedia untuk sengketa ini.
Langkah demi langkah
Setiap langkah dibangun di atas bukti dari langkah sebelumnya. Penagihan yang terdokumentasi dan somasi yang tepat sasaran memperkuat posisi Anda bila perkara akhirnya sampai ke pengadilan.
Penagihan internal
- Kirim tagihan dan surat pengingat tertulis segera setelah jatuh tempo. Simpan bukti pengirimannya.
- Minta konfirmasi saldo atau pengakuan tertulis atas jumlah yang terutang. Pengakuan tertulis memudahkan pembuktian.
- Catat setiap janji bayar: tanggal, jumlah, dan siapa yang menjanjikan.
- Lakukan penagihan secara wajar: tanpa ancaman dan tanpa mempermalukan mitra di depan umum atau di media sosial.
Somasi
Somasi adalah teguran tertulis yang menyatakan mitra Anda lalai dan memberinya tenggat terakhir untuk membayar. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur berada dalam keadaan lalai bila telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau bila perjanjian sendiri menetapkan bahwa lewatnya waktu sudah cukup. Meskipun kontrak sudah menetapkan tanggal jatuh tempo, somasi tetap dianjurkan sebagai bukti bahwa mitra telah diberi kesempatan terakhir.
Somasi yang baik memuat:
- dasar tagihan: kontrak, PO, atau invoice yang dirujuk;
- jumlah tagihan beserta rinciannya;
- tenggat pembayaran, umumnya 7 hari kalender;
- cara pembayaran;
- langkah yang akan ditempuh bila tenggat tidak dipenuhi.
Kirim somasi ke alamat dalam kontrak dan ke alamat terdaftar badan hukum mitra, melalui kurir tercatat dan email. Somasi kedua bersifat opsional, dengan tenggat 3–7 hari.
Negosiasi dan kesepakatan tertulis
Bila mitra menanggapi dan bersedia membayar, tuangkan hasilnya dalam kesepakatan tertulis yang memuat:
- pengakuan atas jumlah utang;
- jadwal pembayaran;
- akibat keterlambatan, misalnya seluruh sisa utang menjadi jatuh tempo bila satu cicilan terlambat;
- jaminan, bila ada.
Untuk jumlah yang besar, pengakuan utang dapat dibuat dalam akta notaris. Grosse akta pengakuan utang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga eksekusinya dapat dimohonkan tanpa gugatan. Syarat formalnya ketat, sehingga sebaiknya disusun bersama advokat dan notaris.
Gugatan: memilih jalurnya
Bila somasi dan negosiasi tidak berhasil, gugatan diajukan ke pengadilan negeri. Ada dua jalur: gugatan sederhana dan gugatan wanprestasi biasa.
| Aspek | Gugatan sederhana | Gugatan wanprestasi biasa |
|---|---|---|
| Nilai gugatan | Nilai materiil paling banyak Rp500 juta | Tanpa batas |
| Pembuktian | Harus sederhana; hakim dapat menyatakan perkara bukan gugatan sederhana | Dapat kompleks |
| Para pihak | Satu penggugat dan satu tergugat, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama | Dapat lebih dari satu tergugat |
| Domisili | Tempat tinggal tergugat harus diketahui. Penggugat di luar wilayah hukum tergugat menunjuk kuasa atau wakil yang beralamat di wilayah tersebut | Mengikuti aturan kewenangan umum |
| Hakim | Hakim tunggal | Majelis hakim |
| Perdamaian | Hakim wajib mengupayakan perdamaian pada sidang pertama; tidak ada mediasi menurut PERMA Mediasi | Mediasi wajib, paling lama 30 hari |
| Tahapan | Tanpa eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, dan kesimpulan | Jawab-menjawab lengkap, pembuktian, kesimpulan |
| Kehadiran | Para pihak wajib hadir langsung di setiap sidang, dengan atau tanpa pendamping | Umumnya diwakili kuasa hukum |
| Jangka waktu | Paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama | Target Mahkamah Agung 5 bulan di tingkat pertama |
| Sita jaminan | Dapat diperintahkan hakim | Dapat dimohonkan |
| Upaya hukum | Keberatan ke majelis hakim pengadilan yang sama; putusannya final | Banding, kasasi, dan peninjauan kembali |
Gugatan sederhana. Pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui e-Court. Bukti surat yang sudah dilegalisasi dilampirkan saat mendaftar. Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim menilai apakah perkara memenuhi syarat gugatan sederhana. Bila tidak, perkara dicoret dari register dan sisa panjar biaya dikembalikan; terhadap penetapan ini tidak dapat diajukan upaya hukum. Karena para pihak wajib hadir di setiap sidang, perusahaan perlu menyiapkan wakil yang dapat hadir, misalnya pegawai dengan surat tugas. Keberatan atas putusan diajukan paling lambat 7 hari kerja setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.
Gugatan wanprestasi biasa. Jalur ini dipakai untuk tagihan di atas Rp500 juta, perkara dengan pembuktian yang tidak sederhana, atau perkara dengan lebih dari satu tergugat, misalnya perusahaan debitur bersama penjamin perorangannya. Perkara dimulai dengan mediasi wajib. Bila mediasi gagal, persidangan berlanjut ke jawab-menjawab, pembuktian, dan putusan. Bila ada indikasi mitra mengalihkan asetnya, sita jaminan dapat dimohonkan dalam gugatan.
Jalur lain: PKPU atau kepailitan
Kreditor dapat memohon pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga bila debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor juga dapat memohon PKPU bila memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jalur ini berdampak pada seluruh kreditor dan kelangsungan usaha mitra, sehingga bukan alat penagihan biasa. Jalur ini dipertimbangkan setelah menilai kondisi keuangan mitra dan posisi Anda di antara kreditor lainnya.
Setelah ada putusan
Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap diharapkan dilaksanakan secara sukarela. Bila tidak, langkah berikutnya adalah eksekusi putusan, yang dijelaskan dalam Panduan 2: Menang di pengadilan, tetapi lawan tidak membayar.
Perkiraan waktu
Rentang di bawah ini adalah perkiraan berdasarkan ketentuan dan praktik umum, bukan jaminan. Waktu sebenarnya dipengaruhi oleh pemanggilan para pihak, kehadiran di sidang, dan beban perkara di pengadilan.
| Tahap | Perkiraan waktu | Catatan |
|---|---|---|
| Penagihan internal | 20–30 hari setelah jatuh tempo | Sepenuhnya dalam kendali Anda |
| Somasi | 1–4 minggu | Termasuk somasi kedua, bila dikirim |
| Negosiasi | 2–8 minggu | Bergantung pada tanggapan mitra |
| Gugatan sederhana | Sekitar 1–2 bulan sejak pendaftaran | Pemeriksaan paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama |
| Keberatan atas putusan gugatan sederhana | 3–4 minggu | Putusan keberatan bersifat final |
| Gugatan biasa, tingkat pertama | 5–8 bulan | Termasuk mediasi wajib. Target Mahkamah Agung 5 bulan |
| Banding dan kasasi | Tidak dapat dipastikan | Bergantung pada pihak yang menempuh upaya hukum |
Daftar periksa dokumen untuk konsultasi
Siapkan salinannya, dan simpan dokumen asli di tempat aman. Mohon belum mengirim dokumen perkara kepada kami sebelum kami mengonfirmasi tidak ada benturan kepentingan.
Inti, sebaiknya ada:
Pendukung, bila ada:
Centang hanya membantu Anda memeriksa kesiapan di layar ini. Tidak ada data yang dikirim atau disimpan.
Kesalahan umum yang perlu dihindari
- Menunda terlalu lama. Selama penagihan tertunda, aset mitra dapat dialihkan atau usahanya berhenti beroperasi, sehingga putusan yang kelak diperoleh sulit dilaksanakan.
- Tidak memiliki dasar tertulis. PO yang tidak ditandatangani atau kesepakatan yang hanya lisan menyulitkan pembuktian, dan dapat membuat perkara tidak memenuhi syarat gugatan sederhana.
- Menerima pembayaran sebagian atau janji bayar tanpa dokumen. Jadwal baru yang tidak tertulis mengaburkan kapan mitra dianggap lalai dan berapa sisa utangnya.
- Menempuh laporan pidana untuk sengketa yang pada dasarnya wanprestasi. Tidak membayar utang pada umumnya adalah persoalan perdata. Laporan pidana yang tidak tepat dapat memperlambat penyelesaian dan menimbulkan risiko bagi pelapor.
- Menagih dengan cara yang menekan. Ancaman, intimidasi, atau mempermalukan mitra di depan umum dan di media sosial dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, termasuk berdasarkan UU ITE, dan melemahkan posisi Anda.
Kapan sebaiknya menghubungi advokat
Pertimbangkan untuk segera berkonsultasi dengan advokat bila:
- mitra membantah tagihan atau jumlahnya;
- ada tanda mitra mengalihkan aset, mengganti pengurus, atau menutup kantor;
- tagihan sudah lewat 20–30 hari dari jatuh tempo tanpa komitmen pembayaran tertulis;
- ada jaminan yang perlu dieksekusi;
- mitra berdomisili di luar kota atau di luar wilayah hukum pengadilan tempat Anda berada.
Konsultasi awal di SPP & Partners berlangsung 30 menit tanpa biaya, daring atau di kantor kami. Kami akan lebih dulu memeriksa benturan kepentingan. Alur selengkapnya ada di halaman Cara Kami Bekerja.
Dasar hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 (pernyataan lalai)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3 dan Pasal 11
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222, sebagaimana dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019: Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6A, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 30
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 dan Pasal 24
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
Penafian. Panduan ini berisi informasi hukum umum, bukan nasihat hukum, dan tidak menimbulkan hubungan advokat dan klien. Setiap perkara memiliki fakta dan dokumen yang berbeda. Ketentuan yang dirujuk berlaku per tanggal pembaruan di atas dan dapat berubah. Untuk penilaian atas situasi Anda, hubungi advokat.