BAB II — BENDERA NEGARA · BAB II Bagian Kedua — Penggunaan Bendera Negara
Pasal 9
UU 24/2009 — BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di:a. istana Presiden dan Wakil Presiden;b. gedung atau kantor lembaga negara;c. gedung atau kantor lembaga pemerintah;d. gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian;e. gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;f. gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;g. gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;h. gedung atau halaman satuan pendidikan;i. gedung atau kantor swasta;j. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;k. rumah jabatan pimpinan lembaga negara;l. rumah jabatan menteri;m. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian;n. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;o. gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;p. pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;q. lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; danr. taman makam pahlawan nasional.(2) Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman pada Undang-Undang ini;(3) Penggunaan Bendera Negara di kantor perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang ini.(4) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan di luar gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara yang bersangkutan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 9 UU 24/2009
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 622 ayat (1) huruf u UU 1/2023 (Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut, berlaku 02-01-2026); JDIH BPK: Berlaku, dicabut sebagian Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 oleh UU 1/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.