BAB II — BENDERA NEGARA · BAB II Bagian Kedua — Penggunaan Bendera Negara
Pasal 10
UU 24/2009 — BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Bendera Negara wajib dipasang pada:a. kereta api yang digunakan Presiden atau Wakil Presiden;b. kapal milik Pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar; atauc. pesawat terbang milik Pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia.(2) Pemasangan Bendera Negara di kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di sebelah kanan kabin masinis.(3) Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di tengah anjungan kapal.(4) Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditempatkan di sebelah kanan ekor pesawat terbang.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 10 UU 24/2009
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 622 ayat (1) huruf u UU 1/2023 (Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut, berlaku 02-01-2026); JDIH BPK: Berlaku, dicabut sebagian Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 oleh UU 1/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.