BAB IV — LAMBANG NEGARA · BAB IV Bagian Kedua — Penggunaan Lambang Negara
Pasal 53
UU 24/2009 — BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dipasang pada:a. gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden;b. gedung dan/atau kantor lembaga negara;c. gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dand. gedung dan/atau kantor lainnya.(2) Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b pada:a. istana Presiden dan Wakil Presiden;b. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;c. gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dand. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat.(3) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diletakkan pada tempat tertentu.(4) Penggunaan Lambang Negara pada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.(5) Penggunaan Lambang Negara pada paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diletakkan di bagian tengah halaman dokumen.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 53 UU 24/2009
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 622 ayat (1) huruf u UU 1/2023 (Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut, berlaku 02-01-2026); JDIH BPK: Berlaku, dicabut sebagian Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 oleh UU 1/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.