BAB IV — LAMBANG NEGARA · BAB IV Bagian Kedua — Penggunaan Lambang Negara

Pasal 52

UU 24/2009 — BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Lambang Negara dapat digunakan: a. sebagai cap atau kop surat jabatan; b. sebagai cap dinas untuk kantor; c. pada kertas bermaterai; d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri; f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah; h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau i. di rumah warga negara Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 52 UU 24/2009

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 622 ayat (1) huruf u UU 1/2023 (Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut, berlaku 02-01-2026); JDIH BPK: Berlaku, dicabut sebagian Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 oleh UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023

Pasal 66 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 67 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 68 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 69 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 70 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 71 dicabut oleh UU 1/2023