BAB XI — KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

UU 21/2008 — PERBANKAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 15 angka 53 (Pasal 66 UU 21/2008).

(1) Anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang mengenai perbankan syariah dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat; b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris; c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas Penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau d. tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan batas maksimum pemberian penyaluran dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan yang berlaku. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau perbuatan anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (3) Anggota direksi atau yang setara dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota direksi atau yang setara dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 66 UU 21/2008

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 70 (PDF hlm. 35)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.

Pasal 28 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 29 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 30 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 31 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 42 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 17A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 2A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 45A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 54A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 54B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 67A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 6A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 13 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 19 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 21 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 24 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 26 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 27 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 4 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 40 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 43 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 44 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 45 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 46 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 47 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 48 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 51 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 52 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 54 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 59 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 60 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 61 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 62 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 63 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 64 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 65 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 66 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 68 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Tetap berlaku menurut UU 21/2011