Pasal 41A

UU 21/2008 — PERBANKAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 15 angka 29 (Pasal 41A UU 21/2008).

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku untuk: a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata Bank Syariah dan UUS dengan Nasabah, Nasabah dengan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah; b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana; c. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta; d. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis; e. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia; f. tukar menukar informasi antar-Bank; g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana; h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; i. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang; j. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia; k. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau l. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 41A UU 21/2008

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 70 (PDF hlm. 35)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.

Pasal 28 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 29 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 30 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 31 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 42 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 17A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 2A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 45A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 54A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 54B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 67A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 6A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 13 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 19 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 21 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 24 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 26 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 27 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 4 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 40 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 43 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 44 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 45 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 46 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 47 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 48 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 51 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 52 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 54 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 59 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 60 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 61 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 62 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 63 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 64 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 65 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 66 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 68 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Tetap berlaku menurut UU 21/2011