Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS · BAB IV Bagian Kesatu — Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 21

UU 21/2008 — PERBANKAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 15 angka 14 (Pasal 21 UU 21/2008).

(1) Kegiatan usaha BPR Syariah meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1. Simpanan berupa Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2. Investasi berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna; 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah; c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah; e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Kegiatan usaha BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 21 UU 21/2008

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 70 (PDF hlm. 35)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.