BAB IV — JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS · BAB IV Bagian Kesatu — Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 20

UU 21/2008 — PERBANKAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 15 angka 12 (Pasal 20 UU 21/2008).

(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat: a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; d. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; e. bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun; f. melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal; g. menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Uang; i. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal; j. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan k. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat: a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal; c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; d. menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Uang; f. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan g. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha UUS lainnya berdasarkan Prinsip Syariah. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 20 UU 21/2008

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 70 (PDF hlm. 35)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.

Pasal 28 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 29 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 30 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 31 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 42 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 17A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 2A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 41C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 45A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 54A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 54B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 66C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 67A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 6A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 13 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 19 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 21 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 24 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 26 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 27 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 4 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 40 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 43 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 44 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 45 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 46 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 47 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 48 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 51 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 52 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 54 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 59 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 60 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 61 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 62 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 63 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 64 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 65 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 66 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 68 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Tetap berlaku menurut UU 21/2011