Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN · BAB III Bagian Keempat — Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 17

UU 21/2008 — PERBANKAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 15 angka 9 (Pasal 17 UU 21/2008).

(1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan Integrasi menjadi Bank Umum Syariah dengan badan hukum Indonesia. (3) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 17 UU 21/2008

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 70 (PDF hlm. 35)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.