Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal 18A

UU 11/2008 — INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 1/2024, Pasal I angka 7 (Pasal 18A).

(1) Kontrak Elektronik internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dengan hukum Indonesia dalam hal: a. pengguna layanan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai salah satu pihak dalam Transaksi Elektronik berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuannya dari atau dalam yurisdiksi Indonesia; b. tempat pelaksanaan kontrak ada di wilayah Indonesia; dan/atau c. Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. (2) Kontrak Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta menjunjung prinsip iktikad baik dan transparansi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 18A UU 11/2008

PDF naskah resmi

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 54 ayat (1) UU 11/2008 (berlaku pada tanggal diundangkan 21-04-2008, PDF hlm. 24-25); diubah UU 19/2016 dan UU 1/2024; sebagian tidak berlaku sejak 02-01-2026: Pasal 27 ayat (1), 28 ayat (2), 36, 45 ayat (1), 45A ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024); Pasal 30, 31 ayat (1)-(2), 46, 47, 51 ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026); Pasal 27A, 28 ayat (3), 45 ayat (2), (4)-(7), 45A ayat (3) berakhir keberlakuannya (Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023); Pasal 45 ayat (3) (pidana perjudian) dicabut sejak 02-01-2026 menurut bacaan harfiah Pasal 622 ayat (1) huruf r (tidak pasti); JDIH BPK (dicek 15-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH