Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB V — TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 18

UU 11/2008 — INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 18 UU 11/2008

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 54 ayat (1) UU 11/2008 (berlaku pada tanggal diundangkan 21-04-2008, PDF hlm. 24-25); diubah UU 19/2016 dan UU 1/2024; sebagian tidak berlaku sejak 02-01-2026: Pasal 27 ayat (1), 28 ayat (2), 36, 45 ayat (1), 45A ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024); Pasal 30, 31 ayat (1)-(2), 46, 47, 51 ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026); Pasal 27A, 28 ayat (3), 45 ayat (2), (4)-(7), 45A ayat (3) berakhir keberlakuannya (Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023); Pasal 45 ayat (3) (pidana perjudian) dicabut sejak 02-01-2026 menurut bacaan harfiah Pasal 622 ayat (1) huruf r (tidak pasti); JDIH BPK (dicek 15-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH