Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENCEGAHAN KRISIS SISTEM KEUANGAN · BAB III Bagian Keempat — Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik

Pasal 24

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank penerima dan/atau Bank Perantara, terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani. (2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimiliki Bank Sistemik kepada Bank Perantara. (3) Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima dan/atau Bank Perantara, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya. (5) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 24 UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.