Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENCEGAHAN KRISIS SISTEM KEUANGAN · BAB III Bagian Keempat — Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik

Pasal 23

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 276 angka 16 (Pasal 23 UU 9/2016).

(1) Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan; b. mengalihkan kewajiban Bank Sistemik sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bank penerima atau Bank Perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain; c. melakukan pembayaran kepada Bank penerima atau Bank Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan; dan d. melakukan wewenang lain. (2) Jenis dan kriteria aset yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan; b. aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank; c. aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank; d. aset yang menjadi agunan dari kewajiban yang dialihkan kepada Bank penerima atau Bank Perantara; dan e. aset lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Jenis dan kriteria kewajiban yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain; b. kewajiban kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan; c. pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi Pasar Uang antar-Bank; dan d. kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank yang dialihkan kepada Bank penerima atau Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 23 UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.