Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal 20A

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 276 angka 12 (Pasal 20A UU 9/2016).

(1) Selisih kurang antara dana serta biaya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dan pengembalian dana dari Bank Sistemik kepada Bank Indonesia baik melalui eksekusi agunan maupun cara lainnya merupakan biaya bagi Bank Indonesia dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. (2) Untuk menyelesaikan tagihan yang masih tersisa dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih atas tagihan. (3) Ketentuan mengenai tata cara hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 20A UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.