BAB III — PENCEGAHAN KRISIS SISTEM KEUANGAN · BAB III Bagian Ketiga — Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank Sistemik

Pasal 20

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 276 angka 11 (Pasal 20 UU 9/2016).

(1) Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik harus memenuhi persyaratan: a. solvabilitas; b. agunan yang cukup; dan c. proyeksi arus kas yang memadai. (3) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Indonesia: a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan b. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan proyeksi arus kas. (4) Pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa: a. surat berharga yang memiliki peringkat tinggi; b. aset kredit atau aset pembiayaan dengan kualitas lancar dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jumlah yang cukup; dan c. aset tetap yang dimiliki Bank Sistemik dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan aset kredit atau aset pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jumlah yang cukup. (5) Jangka waktu pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank Sistemik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode. (6) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 20 UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 10 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 11 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 21 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 27 dihapus oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IIIA disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IVA disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 1 disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 2 disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16E disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 28A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 29A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 31A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 34A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 42A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 47A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Keempat diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kelima diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Ketiga diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 18 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 19 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 26 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 4 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023