Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I

UU 5/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 17073 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pa

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I UU 5/2004

  • Pasal I (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Ne…

  • Pasal I angka 1

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 2

    2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 3

    3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 4

    4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 5

    5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 6

    6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 7

    7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 8

    8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 9

    9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 10

    10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 11

    11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 12

    12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 13

    13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 14

    14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 15

    15. Diantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 16

    16. Bab II Bagian Keempat tentang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung diubah menjadi tentang Sekretaris Mahkamah Agung.

  • Pasal I angka 17

    17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 18

    18. Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.

  • Pasal I angka 19

    19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 20

    20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 21

    21. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 22

    22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 23

    23. Diantara Pasal 45 dan Paragraf 2 tentang Peradilan Umum disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal I angka 24

    24. Diantara Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal 80C yang berbunyi sebagai ber…

  • Pasal I angka 25

    25. Dalam Bab VII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal II; diundangkan 15-01-2004, LN 2004/9; Diubah UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal II; diundangkan 15-01-2004, LN 2004/9; Diubah UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.